Kominfo Buka Blokir DNS Telegram

Tags :
Date :11 Agustus 2017

Akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi membuka pemblokiran Telegram pada hari Kamis (10/8/2017) setelah penanganan konten terorisme di perusahaan aplikasi pesan itu selesai. Dengan demikian 11 (Domain Name Server) DNS Telegram sudah bisa diakses kembali decara normal. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers yang diselenggarakan di Kementerian Kominfo, Jakarta.

Hadir Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dan Taruli dari Koordinator tim Trust+.

Pada kesempatan itu Menkominfo mengatakan, pembukaan blokir Telegram versi web ini berkat upaya kedua belah pihak dalam mengatasi konten negatif, khususnya yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme.

“Dengan progres yang sama-sama dilakukan Telegram, dikerjakan oleh Kominfo maupun tim dari Telegram. Jadi, hari ini Telegram untuk webnya dibuka kembali sehingga masyarakat bisa menggunakan, memanfaatkan Telegram web lagi,” ucap Rudiantara.

 

2017_08_09-17_37_21_31986abaa010061c0b81fb4ddfac5a10

 

Progres yang dimaksud adalah pembahasan kesepakatan antara pemerintah dengan Telegram beberapa waktu lalu. Rudi menerangkan bahwa pihaknya dan CEO Pavel Durov setuju untuk menjalankan beberapa kesepakatan.

Pertama, Telegram akan membuka perwakilan khusus di Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan pemerintah jika dibutuhkan komunikasi lanjutan. Secara sistem, perusahaan aplikasi chat asal Rusia tersebut juga berjanji akan membuat script, peranti lunak kecil untuk melakukan filtering di Telegram sendiri.

“Jika kita sedang cari konten yang berisi ISIS misalnya, ketik ISIS nanti konten-konten yang ada di Telegram akan muncul sehingga by sistem Telegram akan melakukan penutupan (channel/grup). Kemarin sudah setiap hari mereka melakukan suspend terhadap 10 channel atau grup yang bisa diakses di Indonesia,” terang Ully Taruli selaku Koordinator Trust Positif Kominfo.

Kemudian, Kominfo dan Telegram menyepakati standar operasional procedure (SOP) jika masih ditemui konten-konten negatif khususnya yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah dan Telegram mengusahakan laporan yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti dalam 1×24 jam.

Menurut Rudiantara, yang diperlukan ke depan adalah kecepatan Telegram sebagai penyedia layanan untuk membersihkan konten-konten negatif tersebut. "Kita akan tingkatkan bagaimana layanan untuk masyarakat, buat program yang lebih nyaman, jadi nggak berhenti sampai sini."

Rudiantara pun mengatakan untuk konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme pihaknya juga berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Polri juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Masalah radikalisme dan terorisme tidak bisa kita melakukan birokrasi yang berkepanjangan, jadi karpet merah itu diberikan ke Indonesia," ujarnya.

Seperti diketahui, pada pertengahan Juli, tepatnya Jumat (14/7/2017), pemerintah mengumumkan memblokir akses menuju aplikasi web Telegram. Pemblokiran dilakukan dengan alasan Telegram dijadikan alat komunikasi, penyebaran paham radikal, dan terorisme.

Pemerintah hanya melakukan pemblokiran pada jalur akses menuju aplikasi web Telegram. Aplikasi mobile, seperti di Android dan iOS, masih bisa digunakan seperti biasa.

Pemblokiran tersebut bukan permanen. Tapi pemerintah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh Telegram agar pemblokiran akses itu kembali dibuka.

Syarat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, terdiri dari empat hal berikut:

1. Dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemenkominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram.

3. Kemenkominfo meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia

4. Untuk persoalan filtering atau penapisan konten, Kemenkominfo akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan proses, organisasi, teknis serta sumber daya manusia (SDM).

Sumber :

1. http://globalnews.co.id/2017/08/11/kominfo-buka-blokir-dns-telegram-kembali-dibuka/

2. http://tekno.kompas.com/read/2017/08/01/17001397/pemerintah-indonesia-buka-blokir-telegram-minggu-ini

3. https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/10/090898855/blokir-telegram-sudah-dibuka